ANGGARAN  DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 Pasal 1

Nama

Organisasi ini perkumpulan bernama Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PROTEKSI.

Pasal 2

Waktu

Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia didirikan pada tanggal 17 Februari 2010 di Sukabumi, Jawa Barat untuk Jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Kedudukan Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia berpusat di Jakarta Timur, Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAS  DAN  LANDASAN

 Pasal 4

Azas

Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia (PROTEKSI) berazaskan Pancasila

Pasal 5

Landasan

Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia (PROTEKSI) berlandaskan :

  1. Undang–Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.
  2. Undang–Undang No. 1 Tahun 1987 tentang : Kamar Dagang dan Industri.
  3. Undang–Undang No. 13 Tahun 1999 tentang : Ketenagakerjaan.
  4. Undang–Undang No. 18 Tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi.

BAB III

BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 6

Bentuk

Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia adalah Organisasi dan atau Perkumpulan berbentuk kesatuan dari Pusat dan Provinsi.

Pasal 7

Sifat

Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia adalah Organisasi dan atau Perkumpulan profesi yang menjadi wadah tenaga kerja/jasa konstruksi dalam melakukan kegiatannya.

Pasal 8

Fungsi

Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia mempunyai fungsi sebagai :

  1. Wadah pembinaan bagi peningkatan profesionalisme Perusahaan Konstruksi Indonesia, agar berdaya saing dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya.
  2. Wadah komunikasi dan konsultansi baik antar anggota, maupun antara anggota dengan Pemerintah, antara anggota dengan Pengusaha Nasional/Asing serta Institusi dan Organisasi lain mengenai hal–hal yang berkaitan dengan bidang usaha pengadaan barang/jasa.
  3. Wadah menyalurkan aspirasi perusahaan anggota Asosiasi Profesi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia kepada Institusi Swasta, Institusi Pemeritah baik eksekutif maupun legislatif untuk upaya melindungi kepentingan usaha perusahaan anggota Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia dalam menghadapi hal–hal yang berkembang di dunia/jasa konstruksi.

BAB IV 

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9

Tujuan

  1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesi, bagi kepentingan anggota Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia (PROTEKSI) sebagai pelaku–pelaku ekonomi Nasional di bidang jasa konstruksi dengan kompetensi sebagai tenaga terampil dan/atau ahli konstruksi, rangka mewujudkan kehidupan dunia usaha Nasional konstruksi yang berdaya saing
  2. Membina hubungan dengan konsep dan program kemitraan yang sinergi dengan penyedia jasa pada umumnya dan Instansi Pemerintah pada khususnya baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  3. Menghimpun dan membentuk kekuatan ekonomi secara bersama dalam profesi tenaga kerja konstruksi sebagai tenaga terampil maupun ahli yang bersertifikat berdasarkan kompetensi sehinga tercipta upaya saling mendukung sesama anggota.

Pasal 10

Usaha

Untuk mencapai tujuan institusi organisasi dan atau perkumpulan maka Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia melakukan usaha–usaha sebagai berikut :

  1. Menghimpun seluruh potensi profesi tenaga kerja terampil dan atau ahli/jasa konstruksi yang terkait.
  2. Mengadakan dan menyelenggarakan seminar, diskusi, studi dan pendidikan serta pelatihan.
  3. Mengadakan kerja sama dengan Institusi–Institusi Pemerintah maupun Swasta, baik dari dalam maupun Luar Negeri.
  4. Menyelenggarakan komunikasi, konsultansi dan asistensi kegiatan dunia usaha jasa konstruksi.
  5. Memberikan perlindungan (advokasi) Hukum dan Mediasi serta Arbitrasi kepada anggota sebagai profesi.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 11

Keanggotaan

Keanggotaan Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia terdiri dari :

  1. Anggota Biasa yaitu profesi orang perseorangan yang bekerja dan atau di pekerjakan Perusahaan Swasta Asing/Nasional, Koperasi, BUMN dan BUMD bergerak dalam bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang telah mendapatkan pengesahan menurut Hukum di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku.
  2. Anggota Luar Biasa yaitu orang perseorangan yang bekerja dan atau yang dipekerjakan Perusahaan yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia dalam bidang usaha/jasa konstruksi.
  3. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Organisasi.

Pasal 12

Hak Anggota

  1. Anggota Biasa mempunyai :
  2. Hak Suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.
  3. Hak Bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
  4. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Organisasi.
  5. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi dan atau lembaga.
  6. Hak membela diri.
  7. Hak mendapatkan informasi, bimbingan dan perlindungan Organisasi dalam menjalankan profesinya.
  8. Anggota Luar Biasa mempunyai :
  9. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
  10. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Organisasi.
  11. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi.
  12. Dalam menggunakan hak anggota seperti tertulis pada Ayat 1 diatas, hanya dapat diwakilkan kepada satu orang dengan cara :
  13. Secara otomatis kepada satu orang yang tertulis dalam KTA biasa yang berlaku.
  14. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain harus dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang untuk mewakilkannya dalam Organisasi Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia, maka hak pimpinan yang tertinggi menjadi gugur.

Pasal 13

Kewajiban Anggota

  1. Anggota Biasa berkewajiban untuk :
  2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Organisasi.
  3. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan–peraturan serta disiplin Organisasi.
  4. Aktif melaksanakan program Organisasi.
  5. Membayar iuran dan pungutan–pungutan resmi Organisasi.
  6. Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk :
  7. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Organisasi.
  8. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan–peraturan lainnya dari Organisasi.

Pasal 14

Syarat – Syarat Menjadi Anggota

Syarat–syarat menjadi anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 15

Struktur Organisasi

  1. Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia di susun secara vertikal dengan wilayah kerja sebagai berikut :
  2. Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia Nasional, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang di pimpin oleh Badan Pimpinan Nasional (BPN).
  3. Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia Provinsi, meliputi wilayah Provinsi yang di pimpin oleh Badan Pimpinan Provinsi (BPP).
  4. Di setiap Provinsi hanya ada satu Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia yang mana Provinsi secara langsung meliputi wilayah kerja Kota/Kabupaten dalam Provinsi.
  5. Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia di Nasional, Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia Provinsi terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam Struktur Organisasi.
  6. Setiap kebijaksanaan Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia yang tingkat Organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia yang tingkat Organisasinya lebih tinggi.
  7. Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) bentukan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal  16

Perangkat dan Wewenang Organisasi

Perangkat dan wewenang Organisasi diatur sebagai berikut:

A. Nasional

  1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia merupakan dan kewenangan tertinggi Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia di Nasional.
  2. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia, merupakan Institusi yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya ketetapan–ketetapan MUNAS Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia serta membantu Badan Pimpinan Nasional Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Badan Pimpinan Nasional.
  3. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia, merupakan Institusi yang diadakan untuk menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah pada Nasional dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul dan menampung serta menyelesaikan secara tuntas masalah–masalah Organisasi pada Nasional.
  4. Badan Pimpinan Nasional disingkat BPN Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia merupakan Pimpinan tertinggi Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia di Nasional, mewakili Organisasi baik kedalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya Organisasi kepada MUNAS Perhimpunan Profesi Tenaga Kerja Indonesia.

B. Provinsi

  1. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi, merupakan Institusi dan kewenangan tertinggi Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia di Provinsi.
  2. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi merupakan Institusi yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksanakannya ketetapan–ketetapan MUSDA Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi serta membantu Badan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi dalam memutuskan hal–hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Badan Pimpinan Provinsi.
  3. Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAPIMDA Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia, merupakan Institusi yang diadakan untuk menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah di Daerah dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul dan menampung serta menyelesaikan secara tuntas masalah–masalah Organisasi.
  1. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi merupakan Pimpinan Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia di Provinsi mewakili Organisasi, baik ke dalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya Organisasi kepada Musyawarah Daerah Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD dapat membentuk Badan Koordinasi yang meliputi beberapa wilayah kerja dalam 1 (satu) Provinsi.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 17

Musyawarah dan Rapat

Musyawarah dan Rapat–Rapat Organisasi :

A. Nasional

  1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS.
  2. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS.
  3. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS
  4. Rapat Tehnik Daerah disingkat RATEKDA.
  5. Rapat Pleno/Badan Pimpinan Lengkap (Dewan Pimpinan Harian dan Kompartemen– Kompartemen).
  6. Rapat Dewan Pimpinan Harian disingkat Rapat DPH.

B. Provinsi :

  1. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA.
  2. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA.
  3. Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAPIMDA.
  4. Rapat Pleno/Badan Pimpinan Lengkap (Badan Pimpinan Harian dan Biro–Biro).
  5. Rapat Dewan Pimpinan Harian disingkat Rapat DPH Daerah.

Pasal 18

Musyawarah Luar Biasa

  1. MUNAS/MUSDA yang diselenggarakan diluar Jadwal MUNAS/MUSDA disebut MUNAS Luar Biasa / MUSDA Luar Biasa disingkat MUNASLUB/ MUSDALUB.
  2. MUNASLUB dan MUSDALUB diselenggarakan :
  3. Untuk meminta pertanggung jawaban DPP atau DPD mengenai pelanggaran–pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan–penyelewengan keuangan Organisasi oleh BPN atau BPP sehingga ketentuan–ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan– keputusan MUNAS atau MUSDA tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
  4. MUNAS Luar Biasa dan MUSDA Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang–kurangnya ⅔ (dua per tiga) dari Jumlah anggota dibawahnya.
  5. MUSDALUB Provinsi harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal  19

Musyawarah Nasional Khusus

( MUNASSUS )

Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) adalah Musyawarah yang diadakan diluar waktu penyelenggaraan MUNAS untuk menyelesaikan hal–hal Prinsip Organisasi yang mendesak dan tidak dapat ditunda dan diadakan khusus hanya untuk merubah/ menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atas permintaan :

  1. Sekurang–kurangnya ⅔ (dua per tiga) dari jumlah DPP dari Provinsi dan atau.
  2. Atas inisiatif BPH/dalam Pleno DPP.

Pasal  20

Peserta Dan Wewenang Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional merupakan institusi tertinggi yang memegang kewenangan tertinggi dan tak terbatas Organisasi, diselenggarakan oleh DPP Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia dan dihadiri oleh :

  1. Anggota Pleno DPP sebagai peserta biasa.
  2. Peserta dari DPD Provinsi sebagai peserta penuh dan peserta peninjau.
  3. Para undangan sebagai undangan.

Ketentuan tentang jumlah peserta penuh, peserta biasa, peserta peninjau dan undangan pada MUNAS, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Acara tersebut.

MUNAS mempunyai Wewenang :

  1. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPP.
  2. Menetapkan/merubah AD dan ART.
  3. Menetapkan program umum Organisasi dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja Organisasi.
  4. Mengesahkan Badan Pimpinan Nasional Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia serta Hasil Ketetapan Rapat Tim Formatur MUNAS.
  5. Mengesahkan atau membatalkan sanksi yang dikenakan kepada Personalia DPD dan atau Anggota.

Pasal 21

Peserta Dan Wewenang MUSPROV

Musyawarah Daerah Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi, diselenggarakan oleh DPP Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi dan dihadiri oleh :

  1. DPP Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia sebagai peserta biasa.
  2. Anggota/personalia Pleno DPD Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi sebagai peserta biasa.
  3. Peserta Musyawarah Daerah yaitu anggota biasa sebagai peserta penuh dan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang di keluarkan Dewan Pimpinan Pusat.
  4. Para undangan sebagai undangan dan/atau Peninjau.

Ketentuan tentang jumlah peserta penuh, peserta biasa dan peserta peninjau dan undangan pada Musyawarah Daerah Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib Acara tersebut.

Musyawarah Daerah Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi mempunyai wewenang :

  1. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPD Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia Provinsi.
  2. Menetapkan program kerja Organisasi dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja Organisasi.
  3. Mengesahkan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia dan Hasil Ketetapan Rapat Tim Formatur MUSDA.

Pasal 22

Peserta MUNAS Luar Biasa, MUSPROV Luar Biasa dan MUNAS Khusus

Peserta  MUNAS Luar Biasa dan MUSDA Luar Biasa dan MUNAS Khusus sama dengan yang disebut dalam Pasal 20 s/d 21 Anggaran Dasar ini.

Pasal 23

Peserta Dan Wewenang Musyawarah Kerja

  1. Peserta Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Kerja Daerah sama dengan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Daerah.
  2. Musyawah Kerja mempunyai wewenang menilai, mengembangkan dan menyempurnakan pelaksanaan program umum, program kerja Organisasi, serta menetapkan peraturan Organisasi.

Pasal 24

Peserta dan Wewenang Rapat Pimpinan Organisasi Dan Rapat Anggota

A. RAPIMNAS dan RAPIMDA dapat diadakan untuk :

  1. Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah Organisasi pada tingkatan masing–masing dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul.
  2. Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah–masalah yang dihadapi Organisasi dan anggota pada tingkatan masing–masing dalam waktu tertentu.

B. Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, dengan ketentuan:

  1. RAPIMNAS, berdasarkan inisiatif dari BPN dan atau adanya usulan dari ½ + 1 BPP.
  2. RAPIMPROV, berdasarkan inisiatif dari BPP dan atau adanya usulan ½ + 1 BPP Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
  3. RATEK ANGGOTA, berdasarkan inisiatif anggota dari KAB/KOT dan atau adanya usulan ½ + 1 Anggota dari Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.

C. Semua keputusan Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini merupakan keputusan Organisasi yang mengikat yang dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing.

D. Peserta Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota terdiri dari :

  1. Untuk RAPIMNAS terdiri dari Badan Pimpinan Lengkap dan Badan Pertimbangan BPN, serta utusan BPP.
  2. Untuk RAPIMPROV terdiri dari Badan Pimpinan Lengkap dan Badan Pertimbangan serta utusan dari Kabupaten/Kota.

E. Rapat Pimpinan Organisasi tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pimpinan yang bersangkutan. 

Pasal 25

Waktu Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat

Waktu penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat adalah :

  1. Musyawarah Nasional di singkat MUNAS, Musyawarah Daerah di singkat MUSDA diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Musyawarah Kerja Nasional di singkat MUKERNAS, Musyawarah Kerja Daerah di singkat MUKERDA diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di antara 2 (dua) MUNAS, MUSDA yang bersangkutan.
  3. Rapat Pimpinan Organisasi Nasional atau RAPIMNAS, Rapat Pimpinan Organisasi Daerahi atau RAPIMDA diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) MUNAS, MUSDA yang bersangkutan; diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  4. Rapat Dewan Pimpinan Pusat atau Rapat DPP, Rapat Dewan Pimpinan Daerah atau Rapat DPD diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan :
  5. Rapat Dewan Pimpinan Harian atau Rapat DPH diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali.
  6. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap atau Rapat DPL/Pleno diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
  7. Rapat Dewan Pertimbangan dan Rapat Dewan Pembina dapat diselenggarakan setiap saat bilamana diperlukan dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina dan Pertimbagan yang bersangkutan.

Pasal 26

Quorum 

  1. Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai Quorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya ½ + 1 (satu per dua ditambah satu) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki Hak Suara.
  2. Bila mana Quorum tidak tercapai, maka Musyawarah dan Rapat dapat ditunda selama-lamanya 24 Jam.
  3. Jika sesudah penundaan tersebut Jumlah Quorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya ⅓ + 1 (satu per tiga ditambah satu) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki Hak Suara, maka Musyawarah dan Rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
  4. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau Pembubaran Organisasi secara Nasional, Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai Quorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua per tiga) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki Hak Suara.

Pasal 27

Pengambilan Keputusan

  1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat ditetapkan atas dasar Musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki Hak Suara.
  2. Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) diambil berdasarkan persetujuan ⅔ (dua per tiga) Kuorum pada Musyawarah Nasional.
  3. Khusus untuk maksud Pembubaran Organisasi secara Nasional, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak Kuorum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan untuk itu.

BAB VIII

DEWAN PEMBINA, PENASEHAT DAN PERTIMBANGAN

 Pasal 28

Dewan Pembina

  1. Dewan Pembina terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan atau anggota–anggota dan atau institusi/Lembaga yang terkait Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia yang telah berjasa dalam mengembangkan Organisasi Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia diangkat hasil MUNAS/MUSDA.
  2. Dewan Pembina dalam hal selaku perorangan di Organisasi yang lebih tinggi tidak dapat merangkap menjadi Anggota Dewan Pembina, Penasehat dan Pertimbangan di Organisasi yang di bawahnya.
  3. Dewan Pembina hanya terdapat di Nasional dan Provinsi.

Pasal 29

Dewan Penasehat

  1. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan atau anggota–anggota Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia yang telah berjasa dalam mengembangkan Organisasi Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia, diangkat hasil MUNAS/ MUSDA.
  2. Dewan Penasehat di Organisasi yang lebih tinggi tidak dapat merangkap menjadi Anggota Dewan Pembina, Penasehat dan Pertimbangan di Organisasi yang di bawahnya.
  3. Dewan Penasehat hanya terdapat di Nasional dan Provinsi.

 Pasal 30

Dewan Pertimbangan

  1. Dewan Pertimbangan terdiri dari anggota–anggota Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia yang telah berjasa dalam mengembangkan Organisasi Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia, diangkat oleh Rapat Pleno DPP/DPD.
  2. Yang duduk di Dewan Pertimbangan tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan di semua Tingkatan Organisasi.
  3. Ketua Dewan Pertimbangan dan anggotanya di tingkat Organisasi yang lebih tinggi dan/atau rendah tidak dapat duduk menjadi Anggota Dewan Pembina, Penasehat yang lebih rendah.
  4. Dewan Pertimbangan berwenang :
  5. Memberikan pertimbangan–pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan mengenai apa saja yang menyangkut Dunia Usaha pada umumnya dan jasa pelaksana konstruksi pada khususnya, juga bertugas menyeleksi dan mengusulkan pada Dewan Pimpinan, siapa-siapa yang berhak mendapatkan penghargaan dari Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia atas jasa-jasanya kepada Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia maupun dunia usaha jasa pelaksana konstruksi, yang disampaikan dalam rapat-rapat organisasi di tingkatnya.
  6. Melakukan pengamatan terhadap masalah–masalah Organisasi, Kelancaran pelaksanaan-pelaksanaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PROTEKSI dan kerjasama antar anggota dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk saran–saran serta pertimbangan kepada Dewan Pimpinan.
  7. Ditiap–tiap tingkatan DPD, Organisasi dibentuk Dewan Pertimbangan.
  8. Dewan Pertimbangan dibentuk oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang bersangkutan dengan Surat Keputusan.
  9. Dewan Pertimbangan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan institusi di minta maupun tidak di minta harus secara tertulis.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 31

Sumber Dana

  1. Keuangan dan sumber dana Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia diperoleh dari :
  2. Uang pangkal, uang iuran dan uang blanko KTA.
  3. Pungutan resmi Organisasi.
  4. Bantuan dan sumbangan tanpa ikatan.
  5. Usaha-usaha lainnya yang sah.
  6. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dana Organisasi harus melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 32

Pertanggungan Jawab

  1. Harus dilaporkan secara periodik atau sekurang–kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pimpinan dibawahnya atau anggota.
  2. Keuangan Organisasi harus bersifat terbuka dan akuntabel.
  3. Pertanggung jawaban keuangan akhir pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah bersifat kolektif.

Pasal 33

Pengelolaan Harta Kekayaan Organisasi

Badan Pimpinan disetiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kekayaan Organisasi pada tingkatannya.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD) DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

 Pasal  34

Perubahan Anggaran Dasar (AD)

Perubahan Anggaran Dasar (AD) Organisasi hanya dapat dilakukan oleh MUNAS atau  MUNASLUB atau MUNAS Khusus.

Pasal 35

Pembubaran Organisasi 

  1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan oleh MUNAS atau MUNAS Luar Biasa.
  2. Dalam hal Organisasi di bubarkan maka segala kekayaan Organisasi, penggunaan dan penyelesaiannya ditentukan lebih lanjut dalam MUNAS atau MUNAS Luar Biasa tersebut.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga

Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 37

Berlakunya Anggaran Dasar

  1. Anggaran Dasar ini merupakan hasil keputusan Badan Pendiri dan akan dilakukan Perubahan/Penyempurnaan dalam MUNAS Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia yang akan dilaksanakan untuk itu
  2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
1
Hallo..
Ada yang bisa saya bantu..?
Powered by