Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (DPD Proteksi) Bali mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan Pengurus di Quest San Hotel Denpasar, Selasa (28/5/2019).

Dalam acara tersebut hadir Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Proteksi Irfani, Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali I Nengah Riba dan Manajer eksekutif Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)Provinsi Bali I Gusti Nyoman Sura Adnyana.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Proteksi Irfani menyampaikan tentang keberadaan UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dijelaskan bahwa UU ini menggantikan UU Jasa Kontruksi sebelumnya Nomor 18 tahun 2019 yang sudah berlaku selama belasan tahun.

Menurutnya UU Jasa Konstruksi yang baru ini merupakan jawaban atas perubahan dinamika di sektor jasa instruksi yang ada di Indonesia saat ini.

“UU Jasa Konstruksi yang baru terdiri dari 14 bab dan 106 pasal,” kata dia menjelaskan.

Kabid Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Bali I Nengah Riba mengapresiasi adanya lembaga atau organisasi jasa kontruksi di Provinsi Bali.

Ia berharap asosiasi ini berkembang bersama dan dapat mendukung perkembangan jasa konstruksi di Provinsi Bali.

“Mudah-mudahan ke depannya asosiasi ini bisa berkembang lebih pesat,” harapnya.

Lebih lanjut dirinya berharap organisasi ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan jasa instruksi di Bali, karena infrastruktur selama ini dinilai sebagai salah satu yang berperan penting dalam peningkatan dan pemerataan ekonomi.

Untuk memperkuat infrastruktur ini, kata dia, maka dibutuhkan sebuah jasa kontruksi yang baik dan benar

“Saya yakin seluruh pengurus dengan dukungan seluruh anggota Proteksi Provinsi Bali memiliki komitmen untuk bersinergi dengan komponen lainnya untuk membangun manusia Bali, khususnya dalam membangun dan pengembangan infrastruktur,” kata dia

Manajer eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi Bali I Gusti Nyoman Sura Adnyana juga mengapresiasi adanya Proteksi di Bali sebagai organisasi baru.

Diharapkan asosiasi nantinya dapat bekerja secara tenang dan profesional, terlebih LPJK sangat membutuhkan tenaga asosiasi yang bisa untuk membantu dalam verifikasi dan validasi awal, termasuk membantu membina anggota yang lain.

“Oleh karena itu nanti saya minta setelah ini diurus lebih lanjut ke LPJKN supaya bagaimana asosiasi ini bisa mendapat kewenangan untuk verifikasi dan validasi awal. Nanti baru kita bisa bekerja lebih giat lagi,” imbuhnya. (*)

Musda Bali
1
SIlahkan Hubungi Kami
Powered by